URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA)

Anshari Anshari, M Fajrin Anshari Anshari
M Fajrin

Abstract


Diskursus tentang hukuman mati selalu menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai kalangan masyarakat. Adanya permintaan untuk menerapkan hukuman atau sanksi pidana mati dalam beberapa penanganan kasus seperti Tindak Pidana Korupsi, illegal logging, serta kasus-kasus narkotika dan psiktropika, terus bergulir. Di samping itu dalam Rancangan (RUU) KUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas hukuman ini masih dipergunakan. Pidana mati merupakan pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat, baik pro maupun kontra. Dewasa ini ada negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya dan melaksanakannya, tetapi ada negara yang sama sekali menghapuskannya dari undang-undangnya, dan ada negara yang di dalam undang-undangnya masih menyebut adanya pidana tersebut, akan tetapi secara de facto tidak pernah melaksanakan.

Dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, terdapat beberapa ketentuan tentang kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman mati atau pidana mati. Tak terkecuali di luar kodifikasi, atau kualifikasi tindak pidana khusus seperti tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika; kejahatan terhadap kemanusiaan; tindak pidana terorisme; dan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi berkembang sangat pesat, korupsi meluas ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Fakta dengan meningkatnya kasus-kasus Korupsi pejabat negara seakan membangun paradigma lama masyarakat bahwa korupsi tidak akan pernah selesai di Negara ini. Wacana permintaan masyarakat agar pemerintah menerapkan pidana mati terhadap koruptor kembali mencuat, namun tentang sanksi pidana mati tetap menjadi kontroversial atas pelaksanaannya.

Ancaman hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga hari ini tidak seorangpun warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan hukuman mati yang sudah diatur tersebut. Di sisi lain, angka korupsi di Negara ini semakin meningkat, meresahkan dan membuat semakin terpuruknya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian ini, agar diketahui efektivitas dan fungsi, serta dapat mengukur tafsiran dan/atau rumusan yang tegas dalam kebijakan formulasi hukum pidana (penal policy) terhadap ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi.


Keywords


Hukuman; Pidana Mati; Tindak Pidana Korupsi; Kebijakan Hukum Pidana

References


Buku

Abdul Jalil Salam, 2010, Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum), Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta.

Agus Mulya Karsona, 2011, Pengertian Korupsi, dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dudu Duswara Machmudin, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung.

E. Utrecht, 1985, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, Jakarta.

J.E.Sahetapy, 2007, Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

M. Hamdan, 1997, Poltik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

P.A.F.Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.

Saiful Deni, 2010, Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik, Naufan Pustaka, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I A dan 1 B, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.

Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Sulistyowati, 2006, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Keseteraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta.

Tim ICJR, 2017, Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.

Jurnal

Denny Latumaerissa, 2014, Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal SASI, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. 20, N0. 01, Januari-Juni 2014.

Elsa R.M. Toule, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.

Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Law Reform, Semarang.

Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol 2, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum.

Kamus/Ensiklopedia

N.E. Algra, dkk, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Binacipta, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris), Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Perkap Nomor 12 tahun 2010/UU Nomor 2/PNPS/1964/Kejagung tentang Hukuman Mati, Kumpulan Undang-undang Hindia Belanda oleh Engelbrecht

Rancangan Undang-undang

Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Institute for Criminal Justice Reform, Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI: 24 februari 2017.

Media Massa/Koran/Tabloid

Khaeron Sirin, 04 Agustus 2001, “Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?”, Harian Kompas.

Internet/Website

ACCH KPK/Anti Corruption Clearing House, https://acch.kpk.go.id, diakses pada 01 November 2018.

Iwan Darmawan, Pro Kontra Pidana Mati, melalui www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf diakses pada 14 juli 2016.

Transparency International, Corruption Perception Index, https://transparency.org, diakses pada 01 November 2018.

http://hukum.kompasiana.com/2012/07/21/hukuman-mati-dalam-polemik-479467.html, diakses pada bulan Januari 2019.

http://historia.id/amp/politik/articles/eksekusi-mati-pertama-terpidana-kasus-narkoba-di-indonesia, diakses pada bulan Juli 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i1.2101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Res Judicata