PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)

Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin Anggie Rizqita Herda Putri
Ridwan Arifin - [ http://orcid.org/0000-0001-9744-588X ]

Abstract


Maraknya kasus perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia bukan hanya menyasar pada umur dan gender tertentu, namun juga hampir semua umur baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan beberapa kasus perdagangan orang sudah terorganisir dan menjadi kejahatan yang melintasi batas negara. Hukum pidana dan aturan hukum terkait perdagangan manusia baik secara nasional maupun internasional telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, namun demikian, fakta di lapangan membuktikan bahwa aturan hukum tersebut belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan, aturan-aturan tersebut hanya fokus kepada pemidanaan pelaku namun mengesampingkan sisi hak-hak dan perlindungan korban. Padahal, dalam setiap kejahatan yang terjadi, selalu ada dua pihak, pelaku dan korban. Perlindungan korban dianggap penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia baik dari segi aturan hukum nasional maupun internasional.

 

The rise of cases of human trafficking in Indonesia not only targets certain age and gender, but also almost all ages, both men and women. Even some cases of trafficking in persons have been organized and become crimes that cross national borders. Criminal law and the legal rules relating to human trafficking both nationally and internationally have been in force and have binding legal powers, however, the facts in the field prove that the rule of law is not enough to provide a deterrent effect for the perpetrators. In fact, these rules only focus on the conviction of the perpetrator but override the side of the rights and protection of the victim. In fact, in every crime that occurs, there are always two parties, the perpetrator and the victim. Protection of victims is considered important in fulfilling human rights. This paper analyzes how to protect victims in the case of trafficking in Indonesia both in terms of national and international legal rules.


Keywords


Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan

References


Buku:

Gunakarya, Widiada, (2017), Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta, Indonesia : Penerbit Andi, Hlm. 1

Guntur, A.B. Sambah, dan A.A. Jaziri, (2018), Rehabilitasi Terumbu Karang, Malang, Indonesia: UB press, Hlm.vii

Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, (2015), Hukum Pidana, Jakarta, Indonesia : Mitra Wacana Media, Hlm. 5

Siku, Abdul Salam, (2016), Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana, Makasar, Indonesia: Indonesia Prime, Hlm. 109

SinlaEloe, Paul, (2017), “Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Malang, Indonesia: Setara Press, hlm. vii

Artikel Jurnal Nasional:

Abdullah, Dadang, (2017), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan, Jurnal Hukum Al’Adl, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 232

Djanggih, Hardianto dan Yusuf Saefudin, (2017), “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, tahun 2017, hlm. 414

Ginting, Sanofta D.J., (2013), “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, Jurnal Universitas Sumatera Utara, hlm. 5

Ifrani, (2015), Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia. Jurnal Hukum Al‟Adl, Volume VII , Nomor 14 Juli-Desember 2015, Hlm. 89.

Kamea, Herlien C., (2016), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007. Lex Crimen, Vol. V, No. 2, Februari 2016, Hlm. 129

Komnas HAM, (2016), “Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”. volume xiii, tahun 2016, hlm. xx

Makhfudz, M, “Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia”. Jurnal Hukum Volume 4, No. 1. hal. 226

Muflichah, Siti dan Rahadi Wasi Bintoro, (2009), Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No.1., tahun 2009, Hlm. 126

Novianti, (2014), “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Traffikking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 51

Nurhayati, Yati, (2013), Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Krakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Al‟Adl, Volume V, Nomor 10 Juli-Desember 2013, Hlm . 10.

Nursamsi, Anita Handayani, (2007), Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, Hlm. 74.

Artikel Jurnal Internasional:

O., David, Y. J. Choi, Jennifer E., dan Abigail C. Burns, (2018), Seventeen years of human trafficking research in social work: A review of the literature, Journal Of Evidence-Informed Social Work, Journal by University of Georgia, tahun 2018, Hlm. 1

Oppong, Steward Harrison, (2012), Human Trafficking Through Organized Crime. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 20, tahun 2012, Hlm. 37.

Peel Institute on Violence Prevention, (2017), Human Trafficking Preliminary Literature Revie, Hlm. 3

Rahman, Majeed A., (2011), Human Trafficking in the era of Globalization: The case of Trafficking in the Global Market Economy. Transcience Journal Vol 2, No 1, Tahun 2011, Hlm. 58.

Zimmerman, Cathy dan L. Kiss, (2017), Human trafficking and exploitation: A global health concern. Plos medicine, tahun 2017, Hlm. 2

Sumber Online:

Sukarna, Mega Nugraha, (2018). Jika Korban Tppo Di China Melahirkan, Pemulangan Dikhawatirkan Jadi Sulit. Retrieved from http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/20/jika-korban-tppo-di-china- melahirkan-pemulangan-dikhawatirkan-jadi-sulit.

Sukarna, Mega Nugraha, (2018). Korban TPPO Yang Dinikahi Orang Di China Dipaksa Minum Obat Penyubur Kandungan Tiap Hari. Retrieved from http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/20/korban-tppo-yang-dinikahi- orang-di-china-dipaksa-minum-obat-penyubur-kandungan-tiap-hari .

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Lembaran Negara Tahun 2006. No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006. No. 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007. No. 4720. Sekretariat Negara. Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Res Judicata