Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)

Anshari Anshari, M. Fajrin Anshari Anshari
M. Fajrin

Abstract


Di tengah lajunya jaringan komunikasi di dunia, segala macam bentuk informasi demikian cepat, mudah, atau gambang didapatkan. Kurangnya filter terhadap informasi yang berkembang mengakibatkan kecemasan masal akan dampak dari benturan-benturan kepentingan (conflict of interest) pada masyarakat dunia (international community). Dampak konkrit dari benturan tersebut adalah stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di suatu Negara, yang mana salah satu penyebabnya adalah Ujaran Kebencian (Hate Speech). Hal ini patut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) sebagai penjaga pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Diskursus soal ujaran kebencian yang menjadi perhatian di Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin krusial, seiring berjalannya penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan komitmen bersama rakyat Indonesia kepada dunia. Semua pihak sepakat bahwa ujaran kebencian memiliki dampak terhadap harkat dan martabat manusia serta dalam aspek kemanusiaan. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan adalah pemusnahan atau pembantaian terhadap suatu kelompok baik itu dalam aspek budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir (2015-2017) telah terjadi banyak pelaporan terhadap kasus ujaran kebencian, baik di Indonesia secara umum, maupun di Kalimantan Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap aspek ujaran kebencian ini. Komitmen tersebut diejawantahkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Namun, dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah perkara oleh Penyidik/Penyelidik di Institusi Kepolisian. Beberapa kasus yang menjadi konsumsi publik, seringkali ditemukan berhenti di tengah jalan terhadap kasus-kasus tersebut. Tidak lagi terdengar tindak lanjut sampai dengan tahap ajudikasi. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian terhadap bagaimana proses penetapan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia, khususnya d Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian di Polda Kalimantan Barat, dengan terpublikasinya beberapa kasus pelaporan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat socio-legal research, dengan menggunakan dan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.


Keywords


Prosedur; Tindak Pidana, Ujaran Kebencian (Hate Speech); Penyidik/Penyelidik; Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

Full Text:

PDF

References


Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

Dudu Duswara Machmudin, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung.

Komisi Kepolisian Nasional, 2015, Cold Cases: Apa dan Bagaimana?, KOMPOLNAS, Jakarta.

Leden Merpaung, 1997, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

P.A.F.Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

R.Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris), Aneka Ilmu, Semarang.

Zamhri Abidin, 1986, Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, 2017, Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, hal 16-30.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Polri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Perkaba Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

Perkaba Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

Perkaba Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Perkaba Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan

Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Kompas.com, Minggu, 26 Maret 2017, Judul: 2016, Konten Berisi Ujaran Kebencian Paling Banyak Diadukan ke Polisi, diakses pada 28 November 2017. Web link: https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran. kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi

Jpnn.com (Jawa Pos National Network), Kamis, 8 Juni 2017, Judul: Desak Segera Usut Gubernur Cornelis, Tim Advokasi Bela Ulama Datangi Polda, diakses pada 28 November 2017. Web link: https://www.jpnn.com/news/desak-segera-usut-gubernur-cornelis-tim-advokasi-belaulama-datangi-pold

Harokah.com, Sabtu, 6 Mei 2017, Judul: Pidato Ujaran Kebencian Gubernur Kalbar Cornelis Kepada Islam Jadi Viral, diakses pada 28 November 2017. Web link: https://www.harokah.com/2017/05/pidato-ujaran-kebencian-gubernur-kalbar-cornelis-kepadaislam-jadi-viral/

Thetanjungpuratimes.com, Jum’at, 19 Mei 2017, Judul: 12 Advokat Bela Ulama Resmi Laporkan Cornelis ke Polda Kalbar, diakses pada 28 November 2017. Web link: thetanjungpuratimes.com/2017/05/19/12-advokat-bela-ulama-resmi-laporkan-cornelis-ke-poldakalbar/

Nahimunkar.org, Sabtu, 20 Mei 2017, Judul: Ribuan Umat Islam Kalbar Tuntut Gubernur Cornelis Ditangkap dan Diproses Hukum, karena Pidatonya Suarakan Kebencian, diakses pada 28 November 2017. Web link: https://www.nahimunkar.org/ribuan-umat-islam-kalbar-tuntutgubernur-cornelis-ditangkap-dan-diproses-hukum-karena-pidatonya-suarakan-kebencian/

Thetanjungpuratimes.com, Rabu, 7 Juni 2017, Judul: Tim Advokat Bela Ulama Desak Polda Kalbar Panggil Cornelis, diakses pada 28 November 2017. Web link: http://thetanjungpuratimes.com/2017/06/07/tim-advokat-bela-ulama-desak-polda-kalbar-panggilcornelis/

Kalbar.antaranews.com, Jum’at, 10 Februari 2017, Judul: Polda Kalbar Terima Laporan Penyebar Ujaran Kebencian, diakses pada 29 November 2017. Web link: https://kalbar.antaranews.com/berita/346861/polda-kalbar-terima-laporan-penyebar-ujarankebencian

Pontianakpost.co.id, Sabtu, 21 Oktober 2017, Judul: Sebar Postingan Diduga Hina OSO, Ketua BPD Hipmi Kalbar Dipolisikan, diakses pada 29 November 2017. Web link: http://www.pontianakpost.co.id/sebar-postingan-diduga-hina-oso-ketua-bpd-hipmi-kalbardipolisikan Polri.go.id, Judul: Struktur Organisasi

Polri, diakses pada 29 November 2017. Web link: https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php




DOI: http://dx.doi.org/10.29406/rj.v1i2.1237

Article Metrics

Abstract views : 0| PDF views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Res Judicata