Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar)

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah Ivan Virgiawan Pratama Hamzah

Abstract


Judul tesis ini "Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak" (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar) yang difokuskan pada pembahasan rumusan masalah 1). Apa Karakteristik Anak Pelaku Pencabulan Terhadap "Anak"? 2). Apakah Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Blitar Sudah Memperhatikan Aspek Perlindungan Anak? Tipe Penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approach, Conseptual Approach, dan Case Approach. Pencabulan merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Tidak jarang juga pelaku dari pencabulan tersebut juga merupakan anak. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini, anak pelaku pencabulan terhadap anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Tesis ini dibahas Putusan Pengadilan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pbl tanggal 28 Januari 2016. Dari Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut tampak bahwa Hakim tidak mempertimbangkan pentingnya pemberian pembinaan khusus pada anak pelaku dan korban tindak pidana pencabulan. Dalam kesehariannya anak pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar mendapatkan pembinaan yang sama seperti anak yang berkonflik hukum yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda.


Keywords


Pembinaan; Anak Pelaku; Pencabulan; Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar

Full Text:

PDF

References


Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Rajawali Pers, 2005.

Arif Gosita, Tahun 2004. Masalah Perlindungan Anak, PT BIP, Jakarta.

Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Amelia, 2003.

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Jakarta, Mahirsindo Utama, 2004.

Hassan Maulana, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo, 2000.

Kartini Kartono, dalam Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Genta Publishing, 2011.

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya), Bandung, CV. Mandar Maju, 2005.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk DIhukum, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013.

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Medan, Jurnal Equality, 2008.

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, 1996.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Tahun 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novinda Mandiri, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak




DOI: http://dx.doi.org/10.29406/rj.v1i2.1234

Article Metrics

Abstract views : 0| PDF views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Res Judicata